Palembang-Rapat Paripurna lanjutan ke-XV yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M., para Wakil Ketua DPRD, Gubernur Sumsel H. Herman Deru turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Chandra, serta seluruh kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif, menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dialog antara eksekutif dan legislatif dilakukan secara terbuka dan saling melengkapi dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Senin (7/7/2025), yang membahas Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun lalu sekaligus memperkuat koordinasi dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Dalam pembukaan rapat, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Nadia Basjir, mengingatkan agar proses pembahasan APBD ke depan dilakukan dengan lebih teliti dan strategis.
“Kami berharap pembahasan anggaran untuk tahun 2026 nanti bisa dilakukan secara cermat, dengan koordinasi maksimal antarorganisasi perangkat daerah. Tujuannya adalah agar program berjalan seimbang dan mendukung visi misi Gubernur,” kata Nadia.
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Ia menilai bahwa proses pembahasan Raperda ini berjalan sesuai rencana, dengan penuh tanggung jawab dari semua pihak.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas pemikiran positif, kritik membangun, dan komitmen yang luar biasa dalam pembahasan Raperda ini,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga menegaskan , proses ini tidak semata-mata administratif, namun memiliki makna strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pembahasan Raperda ini menjadi bagian penting dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan anggaran sebelumnya. Kita ingin perencanaan ke depan lebih kredibel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Gubernur, kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif akan menjadi fondasi kuat dalam membangun Sumsel yang lebih maju, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat ini ditutup dengan penyerahan hasil pembahasan Banggar yang akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam merumuskan APBD mendatang. Dengan sinergi yang terus dijaga, pelaksanaan anggaran diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.
Mengingat pentingnya peran APBD dalam menentukan arah pembangunan daerah, hasil dari rapat paripurna ini diharapkan mampu menjadi landasan evaluasi komprehensif dalam menyusun APBD 2026. Sinergi antara Pemprov dan DPRD Sumsel dinilai semakin solid, terutama dalam menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses ekonomi masyarakat.
DPRD juga menekankan bahwa seluruh OPD harus mampu merancang program yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menyerap anggaran.
Dengan berbagai catatan, masukan, serta apresiasi yang disampaikan, Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel Tahun 2025 menjadi bagian dari proses perbaikan terus-menerus menuju pengelolaan anggaran daerah yang semakin efektif, efisien, dan pro-rakyat.-adv
Hasil Pembahasan dan Penelitian Banggar Terhadap Raperda LKPJ APBD 2024 Pada Paripurna XV, Ini Yang Disampaikan Legislator
Palembang-Rapat Paripurna lanjutan ke-XV yang dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M., para Wakil Ketua DPRD, Gubernur Sumsel H. Herman Deru turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Chandra, serta seluruh kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif, menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dialog antara eksekutif dan legislatif dilakukan secara terbuka dan saling melengkapi dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Senin (7/7/2025), yang membahas Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun lalu sekaligus memperkuat koordinasi dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Dalam pembukaan rapat, Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Nadia Basjir, mengingatkan agar proses pembahasan APBD ke depan dilakukan dengan lebih teliti dan strategis.
“Kami berharap pembahasan anggaran untuk tahun 2026 nanti bisa dilakukan secara cermat, dengan koordinasi maksimal antarorganisasi perangkat daerah. Tujuannya adalah agar program berjalan seimbang dan mendukung visi misi Gubernur,” kata Nadia.
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Ia menilai bahwa proses pembahasan Raperda ini berjalan sesuai rencana, dengan penuh tanggung jawab dari semua pihak.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan atas pemikiran positif, kritik membangun, dan komitmen yang luar biasa dalam pembahasan Raperda ini,” ujar Herman Deru.
Gubernur juga menegaskan , proses ini tidak semata-mata administratif, namun memiliki makna strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pembahasan Raperda ini menjadi bagian penting dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan anggaran sebelumnya. Kita ingin perencanaan ke depan lebih kredibel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Gubernur, kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif akan menjadi fondasi kuat dalam membangun Sumsel yang lebih maju, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat ini ditutup dengan penyerahan hasil pembahasan Banggar yang akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam merumuskan APBD mendatang. Dengan sinergi yang terus dijaga, pelaksanaan anggaran diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran.
Mengingat pentingnya peran APBD dalam menentukan arah pembangunan daerah, hasil dari rapat paripurna ini diharapkan mampu menjadi landasan evaluasi komprehensif dalam menyusun APBD 2026. Sinergi antara Pemprov dan DPRD Sumsel dinilai semakin solid, terutama dalam menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan akses ekonomi masyarakat.
DPRD juga menekankan bahwa seluruh OPD harus mampu merancang program yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menyerap anggaran.
Dengan berbagai catatan, masukan, serta apresiasi yang disampaikan, Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel Tahun 2025 menjadi bagian dari proses perbaikan terus-menerus menuju pengelolaan anggaran daerah yang semakin efektif, efisien, dan pro-rakyat.-adv
