Palembang-Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andi Dinialdie, SE. MM, menghadiri Dapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029 di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis 20 Maret 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri dipimpin Sekda Edward Candra, Tim Transisi HDCU, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel H. Alfrenzi Panggarbesi, S.Si.
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra menekankan agar pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara utuh, terintegrasi, tepat sasaran dan tepat lokasi.
Menurutnya, Pembangunan Sumatera Selatan bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus sinkron dan bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. RPJMD yang kita bahas dalam forum ini, haruslah berbasis masalah, potensi, dan harapan yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
Selain itu, diperkaya dengan usulan, masukan dan saran kabupaten/kota dan seluruh stake holder yang menjadikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, tambahnya.
Menurutnya, dalam rangka mencapai target-target Pembangunan di Sumsel, perlu dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah serta target kinerja dan kerangka pendanaannya per tahun selama 2025-2029.
“Saya berharap kepada seluruh stakeholder dapat berperan aktif dalam forum ini. Perencanaan yang kita susun harus satu muaranya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti, ST, melaporkan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan penyusunan RPJMD 2025-2029.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan UNSRI, DPRD, instansi vertikal, perangkat daerah, tim transisi, kepala Bappeda kab/kota se-Sumsel, akademisi, organisasi profesi, kemahasiswaan, keagamaan, kelompok marginal, disabilitas dan media. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan diskusi, tanya jawab, dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025.*
